PENGUMUMAN: Dalam rangka menindaklanjuti program Walikota Kotamobagu, yaitu TUMO MONGONDOW diwajibkan kepada seluruh SKPD Pemerintah Kota Kotamobagu agar setiap Pamplet, Stiker, atau Pengumuman yang dibuat di Lingkungan SKPD masing-masing agar mencantumkan Minimal dua Bahasa yaitu BAHASA INDONESIA dan BAHASA MONGONDOW. *** PENGUMUMAN: Rekapan Finger Print SKPD bulanan dapat di unduh pada menu “DOWNLOAD”.

Gagal Diangkat CPNS, Dokter PTT Langkat Sambangi BKN

0

Jakarta – Humas BKN, Setelah sempat melakukan unjuk rasa sesaat di depan Kantor Pusat BKN Jakarta, Kamis (20/8/2015) sebanyak 12 orang doker PTT Kabupaten Langkat-Sumatera Utara yang tidak kunjung diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diterima Kepala Biro Humas BKN Tumpak Hutabarat. Mereka merupakan dokter PTT formasi khusus sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 56 tahun 2012 namun hingga saat ini belum diangkat menjadi CPNS. Pihaknya meminta campur tangan BKN untuk penyelesaian permasalah itu.

Tumpak Hutabarat menyampaikan bahwa usulan Dokter PTT formasi khusus sesuai PP 56 tahun 2012 sudah ditutup pada akhir Agustus 2014. Sementara usul kelengkapan dokumen sudah ditutup pada 17 September 2014 lalu. “Kata kuncinya adalah bahwa untuk saat ini sudah terlambat,” ujar Tumpak Hutabarat. Terkait permasalahan itu, Tumpak Hutabarat juga menyampaikan bahwa pihak BKN sudah ‘menegur’ dengan menyurati Bupati Langkat melalui Surat Bernomor: K.26-30/Kol. 89-7/93 tertanggal 16 Oktober 2014 perihal Pengiriman Berkas Susulan Daftar Nama-Nama Dokter/Dokter Gigi PTT Formasi Khusus. “Pada prinsipnya usulan dokter PTT formasi khusus Kabupaten Langkat dapat direkomendasikan untuk diangkat menjadi PNS apabila diusulkan langsung oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian,” ujar tumpak Hutabarat. “Namun hingga hari ini surat BKN tersebut tidak direspons,” pungkas Tumpak Hutabarat.

Rombongan dokter PTT Kab. Langkat

Rombongan dokter PTT Kab. Langkat

Pusat data Perencanaan Formasi mencatat bahwa hingga saat ini usulan 8.000 dokter PTT formasi khusus dari 83 kabupaten/kota tidak diproses karena keterlambat usulan. (bkn.go.id)

Share.

Leave A Reply